Peringatan Hari Proklamasi

Pengantar Redaksi: 

DALAM rangka memperingati HUT ke-65 Kemerdekaan RI, kami turunkan naskah yang ditulis oleh Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama). Naskah ini, semula akan dibacakan di RRI pada tahun 1963, atas permintaan Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, tetapi batal, disebabkan Bung Hatta harus segera meninggalkan Tanah-Air untuk berobat di LN. Pelita memperoleh kehormatan menurunkan tulisan ini, dimana naskah aslinya disimpan oleh Bapak Umar Husein, mantan Atase KBRI di Stockholm dan mantan Dubes RI di Irak. Kami turunkan masih dengan ejaan lama, dimana huruf "J" (ejaan lama) berubah menjadi "Y" (ejaan baru) dan "DJ" (ejaan lama) menjadi "J" (ejaan baru), "TJ" (ejaan lama) menjadi "C" (ejaan baru). Semoga bermanfaat.

PADA tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaannja dengan suatu Proklamasi jang ditanda-tangani oleh Bung Karno dan saja atas nama bangsa Indonesia.

Dengan proklamasi ini rakjat Indonesia menentukan nasibnja sendiri. Dalam pidato radio saja pada tanggal 20 Agustus 1945 saja tegaskan bahwa proklamasi itu berarti, bahwa "Kita mau mendjadi bangsa jang merdeka diakui atau tidak oleh bangsa asing. Ini kebulatan hati kita, penetapan kemauan kita. Kita mau hidup seterusnja sebagai bangsa jang mempunjai kehormatan. Lambang dari pada kehormatan itu ialah Sang Merah Putih jang telah berkibar di putjuk tiang dan akan kita teruskan berkibarnja sampai pada achir zaman."

Film: Ada Hak Anak Miskin di Diri Guru

Download:

FLVMP43GP

Saat ini, film Laskar Pelangi menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Mulai presiden hingga guru-guru di sekolah. Mereka menyempatkan diri pergi ke gedung bioskop dan menonton indahnya film besutan Riri Riza ini. Film yang diadopsi dari novel Andrea Hirata ini bercerita tentang kegigihan anak-anak miskin di Pulai Belitong menempuh pendidikan.

Bangun Bangsa, Bangun Sekolah!

Oleh : ST SULARTO

Ketika sejumlah negara sudah menerapkan prinsip to build nation build schools, keputusan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN 2009 dan APBD 2009 itu ibarat klimaks sekaligus antiklimaks drama perilaku politik.

Disebut klimaks, sebab kepastian terjadi setelah lima tahun sejak MPR menetapkan amandemen Pasal 31 UUD 1945 yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Amanat itu sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diikuti keputusan Mahkamah Konstitusi dua hari sebelumnya, 13 Agustus 2008.

Antiklimaks, sebab keputusan itu menyisakan pekerjaan rumah yang amat besar dan rumit menyangkut kesiapan mengelola agar bisa efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Sejak masyarakat berkali-kali mengingatkan, selalu ada suara sumbang tentang ketidakmampuan birokrasi departemen teknis.

Kasus upaya peningkatan mutu lewat ujian akhir nasional yang dari sisi pedagogis kurang bisa dipertanggungjawabkan, program sertifikasi yang ribut diwacanakan tetapi tidak diikuti langkah eksekusi cepat sesuai yang dijanjikan, dan masalah pengadaan buku pelajaran, kita sampaikan sebagai tiga contoh aktual berkaitan perlunya pembenahan birokrasi Depdiknas.

Catatan-catatan di atas menyertai kebanggaan Presiden yang mengatakan, ”Anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 78,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 154,2 triliun pada tahun 2008.”

Angka 20 persen dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun atau menjadi 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika 20 persen dari total belanja tahun depan Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, ditambah Rp 46,1 triliun, maka alokasi anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar Rp 224 triliun.

Kisah tentang kelalaian

Selama lima tahun Pasal 31 UUD 1945 yang kemudian diamandemen itu merupakan pasal yang belum terpenuhi. Mahkamah Konstitusi pernah dituding tak konsisten, membiarkan anggaran tidak sesuai konstitusi.

Pemerintah dan DPR mencoba bersiasat. Pemenuhan dilakukan bertahap, bahkan sejak tahun lalu dimasukkan faktor gaji guru dalam alokasi anggaran Depdiknas, hal yang sama juga untuk APBN 2009. Anggaran pendidikan pun hanya dikelola oleh Depdiknas.

Kesepakatan pemenuhan secara bertahap dilakukan sejak 2004, yakni 6,6 persen pada 2004, sebesar 9,29 persen (2005), naik jadi 12,01 persen (2006), 14,68 persen (2007), sebesar 17,40 persen (2008), dan 20,10 persen (2009). Ketika pada APBN 2008 dimasukkan anggaran gaji guru pada pemenuhan 17,40 persen, sebenarnya anggaran untuk kegiatan pendidikan hanya sekitar 12 persen.

Yang terjadi kemudian sampai sekarang adalah kisah tentang kelalaian. Hampir separuh gedung SD dalam kondisi rusak berat dan 18 persen rusak ringan.

Akibat kelalaian itu pun terlihat dalam pencapaian partisipasi dalam sekolah, yang diperkirakan besarnya 95 persen (dicapai cepat lewat program wajib belajar), SMP dan sederajat hampir 72 persen, SMA dan sederajat sekitar 55 persen, dan sarjana strata-1 sekitar 17 persen. Angka buta huruf terjadi pertambahan pesat. Tetapi, dari sekitar 210 juta jiwa total penduduk Indonesia saat ini, 15 juta di antaranya buta huruf, bukanlah pencapaian yang menggembirakan. Singkatnya, indeks pembangunan manusia Indonesia tahun ini ada di peringkat ke-110 dari 117 negara.

Kondisi memprihatinkan praksis (praktik dan refleksi) pendidikan negeri ini tidak bisa ditimpakan ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Jauh sebelumnya, dimulai sejak menempatkan politik sebagai panglima maupun kemudian ekonomi, bahkan di era empat presiden penerusnya.

Mengacu pada pidato Presiden, alokasi anggaran 20 persen diperuntukkan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan mutu dan fasilitas sekolah, perbaikan kesejahteraan guru, dosen, dan peneliti, serta beasiswa. Apakah dengan demikian akan terjadi satu perubahan mendasar, besar-besaran, dan cepat? Katakan gedung-gedung sekolah yang sebagian di antaranya mirip ”kandang ayam” diperbaiki, fasilitas sekolah seperti buku tersedia lengkap dan gratis, kesejahteraan guru terjamin seperti pada era sebelum tahun 1960-an, beasiswa bagi anak-anak yang mampu secara akademis tetapi kurang mampu secara ekonomis, SPP gratis untuk tingkat pendidikan menengah ke atas?

Naiflah mengharapkan terjadi perubahan serentak. Sebagai sebuah pernyataan politik, pidato dan nota keuangan, dalam pelaksanaan butuh waktu, kondisi dan prasyarat untuk memenuhinya. Adalah naif ketika masalah anggaran lantas didekati sekadar dihabiskan, itu pun pada semester tahun ini Depdiknas termasuk dalam kelompok disclaimer menurut BPK. Masih banyak yang tersendat, entah karena faktor kesiapan dan kompetensi birokrasi maupun perasaan ”takut-takut” terkena jerat KPK sehingga lebih aman tidak berbuat apa-apa.

Sekadar contoh, kesejahteraan guru dan dosen, salah satu faktor perbaikan mutu anak didik dan praksis pendidikan. Ketika diumumkan kenaikan 15 persen bagi yang berstatus PNS pada Pidato Kenegaraan 2007 (tahun lalu), sampai sekarang pun masih ada yang belum menikmatinya. Ada rapelan? Tentu tidak! Singkat kata, ada proses panjang yang harus dilalui antara keputusan politik—anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD—dan realisasi di lapangan

”Cost and benefit”

Menggarisbawahi ”Tajuk Rencana” harian ini (Kompas, 16/8), keputusan politik yang menggembirakan itu mesti disyukuri, tetapi tak perlu mbungahi. Anggaran yang akan diberlakukan mulai 2009 masih menyisakan waktu mempersiapkan birokrasi yang kompeten, cekatan, jujur, dan bertanggung jawab. Uang yang akan dikelola dan dikucurkan bersifat transparan dan akuntabel.

Inilah pertama kali dalam sejarah pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN 2009 ini sebesar Rp 985,9 triliun. Keputusan politik ini menyentuh langsung ke masyarakat banyak sehingga gampang terlihat sisi positif dan negatifnya. Masyarakat menjadi pengawas, selain BPK maupun KPK. Masyarakat menguji apakah sekadar janji kosong, yang realisasinya sangat tergantung dari pelaksanaan di lapangan, terutama birokrasi Depdiknas.

Prinsip umum agar anggaran bisa efisien dan efektif akan menjadi pedoman kerja Depdiknas. Cost and benefit, biaya yang memperhitungkan manfaat, menjadi acuan. Agar bisa melakukannya, dibutuhkan birokrat yang cukup dalam jumlah maupun mutu. Merekalah birokrat yang kompeten, yang dibebaskan dari kepentingan politik praktis.

Praksis pendidikan adalah humanisasi (pemanusiaan), bukan untung-rugi yang dihitung dari koridor input-output, apalagi hitung-hitungan ala saudagar, apalagi mendahulukan kekuatan uang dan posisi.

Sudah lama negeri ini menunggu keputusan politik yang memberi perhatian besar pada pengembangan SDM. Menurut Prof Soedijarto, ketika rata-rata anggaran pendidikan anggota Uni Eropa adalah 5 persen dari PDB, Indonesia merupakan yang terendah di Asia, yakni 1,4 persen (Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, 2008). Data itu relevan. Kini dengan angka sekitar 1,9 persen dari PDB pun Indonesia masih di bawah Thailand yang besarnya 5,0 persen, Jepang 7,0 persen, Malaysia 5,2 persen, Vietnam 2,8 persen, dan Nigeria 2,4 persen.

Perjalanan masih panjang. Mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN 2009 merupakan keputusan politik yang tepat dan inspiratif di tengah keterpurukan segala bidang. Negara maju di Asia seperti Korea Selatan, China, dan India adalah panutan bagaimana mereka membangun negara lewat membangun manusia. Dan itu di antaranya lewat pendidikan (sekolah), satu dari nilai-nilai kebudayaan progresif yang membawa suatu bangsa menjadi bangsa besar.

To build nation, build schools! Membangun bangsa, membangun manusia

Sumber : Kompas

TABU HILANG, AKAL SEHAT BELUM DATANG

Tabu dalam kosakata bahasa inggris adalah Taboo, artinya larangan, Tabu dalam bahasa indonesia rasanya berarti sama, larangan melakukan sesuatu dan jika dilanggar akan kena sangsi yang disebut kualat.

Tabu berserakan di bumi Nusantara ini meskipun ada yang menganggap tahayul percaya kepada Tabu dan dianggap berdosa, seperti bermain jarum saat menjelang matahari terbenam, menjadikan bantal sebagai tempat duduk dan yang paling relevan saat ini adalah melarang menebang pohon di daerah tertentu.

Tabu sebagai produk kearifan leluhur

Tabu sebagai kearifan leluhur berbagai puak di Indonesia, dari Sunda, Jawa, Badui, Dayak, Papua dan seterusnya. Suku Badui tabu mandi menggunakan sabun dan menggunakan paku logam untuk membangun rumah, dahsyat bukan ? Tabu atau "teumenang" terberat adalah menebang pohon di hutan larangan, yang biasanya adalah sumber air untuk seluruh suku. Umumnya tabu masa lalu dapat dijelaskan secara rasional dan tabu masa kini, keseringan mengudap mi instan karena mengandung lilin, sulit dijelaskan.

Menebang pohon besar yang berusia ratusan tahun biasanya ditabukan, bahkan ada ancaman bisa mengancam nyawa si penebang segala. Tabu ini menemukan alasan logis, karena sungguh tak bermoral menebang sebuah pohon yang dengan susah payah hidup ratusan tahun dan memberi kehidupan kepada begitu banyak mahluk hidup, apalagi jika itu pohon satu satunya yang terbesar di tanah itu.

Ketika suku badui melarang penggunaan sabun mandi dan mencuci, hal itu dapat dijelaskan, karena akan mengakibatkan pencemaran dan larangan menebang pohon di sumber air adalah cara untuk melindungi ekosistim agar air tanah tersimpan dengan baik. Bayangkan jika suku ini tidak memiliki tabu yang mereka ikuti dengan taat, pasti sudah ratusan tahun lalu punah kekurangan air.

Tabu hilang akal sehat belum datang

Tabu saat ini pelan tapi pasti menghilang, pohon raksasa dengan enteng dan tanpa rasa takut kualat, ditebangi. Hutan larangan dijarah dan dengan pasti pula sumber air meredup. Produk teknologi dan keberanian melanggar tabu dengan alasan memerangi takhayul dan diperkuat dengan alasan akal sehat menghancurleburkan tabu ini.

Ketika Tabu hilang, pendidikan dianggap mampu menyelesaikan persoalan dan membuat anak bangsa lebih rasional memandang persoalan, sehingga saat produk pendidikan dan iptek sudah ter internalisasi, maka tanpa tabu pun keseimbangan alam dapat dipertahankan. Tetapi apa lacur, kecepatan hilangnya tabu, tidak sejalan dengan internalisasi iptek dan perilaku berdasar akal sehat.

Hal ini mungkin disebabkan proses pendidikan dan internalisasi iptek itu sendiri tidak bertujuan membuat manusia lebih rasional dalam melihat relasi alam dan manusia, atau pendidikan dan internalisasi iptek salah arah, hanya memfokuskan diri pada kedigdayaan umat manusia atas alam serta yang paling picik, hanya untuk kebutuhan tenaga kerja terampil, alat produksi.

Manusia yang terdidik dan konon sudah memiliki akal sehat mulai mengikis tabu dengan sangat cepat, namun akal sehat manusia tidak mampu menggantikan kedigdayaan tabu dalam mencegah manusia jaman dulu mengekploitasi alam.

Apakah tahayul menghilang pula, ternyata tidak. Meski tabu sudah raib, tetapi manusia masih percaya tahayul dan masih bersikap tidak rasional. Mereka masih percaya dengan tawaran bisnis yang keuntungannya melebihi keuntungan rentenir. Masih pula percaya dengan perdukunan yang umumnya adalah penipuan, bahkan saat pilkada dan pilpres, dukun politik laku keras.

Ketiadaan tabu mengakibatkan banyak sekali keseimbangan alam dilanggar, sehingga kekeringan, banjir, tanah longsor, kelaparan terjadi tanpa kendali. Akal sehat yang belum datang, tidak mampu mengendalikan bahkan menyelesaikan semua persoalan tersebut.

Tabu hilang, akal sehat belum datang.

Jakarta
14 Juli 2008

Sumber : Millist CFBE

"BUBLE INFORMATION" MARKETING "PTS KONGLOMERAT" SUATU BENTUK PENIPUAN BARU

Oleh : Prof.Ir. Priyo Suprobo, MS., PhD
Rektor ITS dan Tim Akreditasi PT-DIKTI
e-mail : rektor@its.ac.id

Majalah Globe Asia, sebuah majalah baru dengan positioning untuk eksekutif bisnis yang diterbitkan oleh kelompok Lippo, pada edisi Pebruari 2008 membuat pemeringkatan PTN dan PTS. Hasilnya adalah cukup mengagetkan, dimana UPH (Universitas Pelita Harapan) , yang juga dimiliki oleh kelompok Lippo, mengalahkan ranking PTN - PTN terkemuka maupun PTS-PTS terkemuka di Indonesia. Sebagai contoh, total score UPH (356) "diposisikan" mengalahkan 5 besar PTN seperti UGM (338), ITB (296), IPB (283), UNAIR (279), dan ITS(258). UPH juga "diposisikan" mengalahkan PTS terkemuka seperti TRISAKTI (263), ATMAJAYA (243), UNPAR (230), dan PETRA (151).

Sebagai seorang akreditor Perguruan Tinggi yang telah bertahun-tahun mengakreditasi kebanyakan PTN maupun PTS, termasuk pernah mengakreditasi UPH dan Perguruan Tinggi lain sebagaimana yang disebutkan diatas, maka saya merasa aneh dengan "pemosisian" ranking oleh Globe Asia tersebut. Keanehan pertama, Globe Asia menggunakan kriteria-kriteria yang meskipun "mirip"dengan lembaga pemeringkat Internasional, tetapi memberi "bobot" yang berbeda. Sebagai contoh, fasilitas kampus diberi bobot 16%, sementara kualitas staff akademik (Dosen) hanya dibobot 9%. Lebih parah lagi, kualitas riset hanya dibobot 7%. Keanehan kedua adalah sub kriteria dari fasilitas kampus misalnya tidak memasukkan kapasitas bandwidth sebagaimana standar akreditasi yang ada. Keanehan ketiga adalah sistem membandingkan yang tidak berbasis kaidah logis dasar "apple to apple" (kesederajatan).

Bila kita menilik standar akreditasi, maka ada akreditasi dalam negeri oleh DIKNAS (BAN PT), regional asia (Asia University Network, AUN), maupun sistem akreditasi pemeringkatan dunia (THES, Jiao Tong, Webbo). Akreditasi dalam negeri, regional, maupun dunia menggunakan kriteria-kriteria dan KPI (Key Performance Indicator) yang "logis secara akademis". Artinya adalah bahwa kriteria tersebut(meskipun bervariasi) adalah memang benar-benar akan menunjukkan "jaminan mutu" dari input, proses, sarana pendukung, hingga outcome produknya. Tidak ada dari kriteria dan sub kriteria yang hanya menunjukkan keunggulan "kemewahan lifestyle" sebagaimana yang ingin ditonjolkan dalam hasil Globe Asia Ranking. Demikian juga halnya dengan membandingkan antara Universitas dengan Institut yang nature kriterianya pasti berbeda, misalnya di Institut teknik manapun tidak ada yang mempunyai Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran sebagaimana sub kriteria ranking yang dibuat Globe Asia.

Dengan demikian, maka ranking yang dilakukan Globe Asia akan menjadi suatu bentuk "penipuan" informasi yang bersifat "buble" kepada publik, khususnya orang tua mahasiswa dari kalangan eksekutif sebagai target pasar majalah tersebut. Penipuan ini menjadi meluas ketika dirilis secara "tidak kritis" oleh koran Suara Pembaruan, 29 Januari 2008.

Mungkin fenomena seperti ini adalah akibat dari komersialisasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi, telah menjadi komoditas yang "empuk" untuk menaikkan status sosial pemilik hingga meraup keuntungan yang besar. Ditangan para pesulap bisnis, maka pendidikan juga dikelola dengan image "Lifestyle" (gaya hidup), bukan dengan image "Qualistyle" (gaya kualitas). Mereka menyusun ranking sesuai dengan "Strength" yang dimilikinya, sekaligus menyembunyikan "Weakness" yang seharusnya menjadi kriteria akreditasi. Akibatnya adalah bahwa segala cara akan dilakukan yang penting target meraih mahasiswa selama periode marketing setiap awal tahun (Pebruari sampai Juli) mampu dicapai dengan memuaskan.

Buble informasi yang dilakukan Globe Asia untuk menaikkan citra UPH tersebut secara langsung akan mengganggu citra beberapa PTN maupun PTS yang dikelola dengan kaidah jaminan mutu yang baik. Sebagai gambaran, sistem Webbo Rank (Juli 2007) yang merupakan sistem akreditasi dunia pada penekanan kriteria kerapihan manajemen data menempatkan PTS terkenal di kawasan Timur, yaitu Universitas Petra dalam ranking ke 49 Se Asia Tenggara, UGM dan ITB adalah ranking ke-12 dan 13. Dalam Webbo rank Juli 2007 itu tidak ada kelas ranking UPH, padahal webbo rank adalah sistem dunia yang dianggap "paling sederhana". Oleh karena itu, maka sudah saatnya pemerintah sebagai regulator bersama-sama dengan masyarakat untuk secara aktif mengawasi pola komersialisasi pendidikan yang dampaknya menggunakan cara-cara tidak "fair"dalam rangka merekrut mahasiswa. Hasil kerja dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang membuat 15 standar penilaian antara lain : tata kelola kepemimpinan, fasilitas lab, alumni, jumlah Guru Besar (tidak perlu harus expert asing), rasio Dosen dengan Mahasiswa, prestasi Mahasiswa, hingga rasio antara jumlah peminat dengan yang diterima adalah merupakan kriteria yang sangat lengkap untuk menunjukkan daya saing suatu Perguruan Tinggi. Daya saing pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam konsep strategis HELTS DIKTI (Higher Education Long Term Strategy) haruslah dicapai dengan sistem penjaminan mutu yang benar, sehingga hasilnya bisa dilihat salah satunya dengan kriteria akreditasi yang logis secara akademis, bukan logis secara pendekatan bisnis.

Sumber : Mailinglist CFBE

Baca juga berita "Universitas Swasta Tembus Dominasi Negeri" (kilik disini)

”Kyoiku Mama”

Oleh : Daoed Joesoef
(Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Di antara banyak faktor yang berperan membuat Jepang menjadi raksasa ekonomi di paro kedua abad XX adalah etika kerja dari karyawan yang stereotipe. Orang-orang yang biasa berbaju biru tua inilah yang merupakan mesin penggerak salah satu sukses ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Beginilah bunyi cerita yang telah melegenda, sebelum datang kesaksian dari Tony Dickensheets. Dia adalah seorang pendidik Amerika di Charlottesville, Virginia.

Peran Ibu

Pada tahun 1996, dia berkesempatan beberapa bulan menetap di Jepang. Selama itu, ia berpindah-pindah tinggal di beberapa rumah keluarga karyawan. Berdasar pengamatannya, dia berkesimpulan, unsur kunci dari economic miracle Negeri Sakura ini ternyata telah diabaikan atau paling sedikit amat dianggap enteng, yaitu peran kyoiku mama atau education mama. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Jepang yang luar biasa sejak 1960 bukanlah hasil kebijakan pemerintah melalui pekerja yang bersedia bekerja 16 jam per hari. Sementara para suami bekerja, para istri bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak.

Dalam kapasitas sebagai ibu inilah para istri membaktikan hidupnya demi kepastian keturunan mampu memasuki sekolah-sekolah bermutu. Maka, di balik karyawan Jepang yang beretika kerja terpuji itu ada perempuan umumnya, kyoiku mama atau education mama khususnya. Mereka inilah yang merupakan pilar-pilar kukuh yang menyangga para karyawan itu.

Merekalah yang membantu perkembangan ekonomi yang luar biasa dari bangsanya sesudah Perang Dunia. Kerja dan pengaruh perempuan Jepang dapat dilihat dalam jalannya pendidikan nasional dan stabilitas sosial, yaitu dua hal yang sangat krusial bagi keberhasilan ekonomi sesuatu bangsa.

Jadi, perempuan Jepang ternyata berperan positif dalam membina dan mempertahankan kekukuhan fondasi pendidikan dan sosial yang begitu vital bagi kinerja kebangkitan ekonomi bangsanya. Ketika saya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan diundang untuk meninjau berbagai lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi negeri ini, saya kagum melihat kebersihan ruang laboratorium di sekolah umum dan bengkel praktik di sekolah kejuruan teknik.

Semua murid membuka sepatu sebelum memasuki ruangan dan menggantinya dengan sandal jepit yang sudah tersedia di rak dekat pintu, jadi lantai tetap bersih bagai kamar tidur. Ketika saya tanyakan kepada guru yang mengajar di situ bagaimana cara mendisiplinkan murid hingga bisa tertib, dia menjawab, “Yang mulia, saya hampir tidak berbuat apa-apa dalam hal ini. Ibu-ibu merekalah yang telah mengajar anak-anak berbuat begitu.”

Saya teringat sebuah kebiasaan di rumah tradisional Jepang. Alih-alih menyapu debu di lantai, mereka masuk rumah tanpa bersepatu/bersandal agar debu tidak masuk rumah. Bagi mereka, kebersihan adalah suatu kebajikan. Di toko buku, saya melihat seorang ibu sedang memilih-milih buku untuk anaknya, seorang murid SD.

Ketika saya sapa, dia menyadari saya orang asing, dia tegak kaku dengan tersenyum malu-malu. Ibunya datang mendekati dan menekan kepala anaknya agar membungkuk berkali-kali, sebagaimana layaknya orang Jepang memberi hormat, sambil mengucapkan sesuatu yang lalu ditiru anaknya.

Setelah mengetahui saya seorang menteri pendidikan dan kebudayaan, entah atas bisikan siapa, banyak anak menghampiri saya, antre, memberi hormat dengan cara nyaris merukuk, meminta saya menandatangani buku yang baru mereka beli.

Perempuan dan Pendidikan

Lebih daripada di negeri-negeri lain, kelihatannya sistem pendidikan dan kebudayaan Jepang mengandalkan sepenuhnya peran perempuan dalam membesarkan anak. Karena itu dipegang teguh kebijakan ryosai kentro (istri yang baik dan ibu yang arif), yang menetapkan posisi perempuan selaku manajer urusan rumah tangga dan perawat anak-anak bangsa. Sejak dulu, filosofi ini merupakan bagian dari mindset Jepang dan menjadi kunci pendidikan dari generasi ke generasi. Pada paro kedua abad XX, peran kerumahtanggaan perempuan Jepang kian dimantapkan selaku kyoiku mama atau education mama. Menurut Tony Dickensheets, hal ini merupakan “a purely Japanese phenomenon”.

Yang memantapkan itu adalah kesadaran para ibu Jepang sendiri. Mereka menilai diri sendiri dan, karena itu, dinilai oleh masyarakat berdasar keberhasilan anak-anaknya, baik sebagai warga, pemimpin, maupun pekerja. Banyak perempuan Jepang menganggap anak sebagai ikigai mereka, rasionale esensial dari hidup mereka. Setelah menempuh sekolah menengah, kebanyakan perempuan Jepang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Jika di Barat ada anggapan perempuan berpendidikan akademis yang melulu tinggal di rumah membesarkan anak sebagai wasting her talents, di Jepang orang percaya, seorang ibu seharusnya berpendidikan baik dan berpengetahuan cukup untuk bisa memenuhi tugasnya sebagai pendidik anak-anaknya.

Kalaupun ada ibu yang mencari nafkah, biasanya bekerja part time agar bisa berada di rumah saat anak-anak pulang sekolah. Tidak hanya untuk memberi makan, tetapi lebih-lebih membantu mereka menyelesaikan dan menguasai PR dan atau menemani mengikuti pelajaran privat demi penyempurnaan pendidikannya.

Membantu Ekonomi Bangsa

Perempuan Jepang membantu kemajuan ekonomi bangsa dengan dua cara, yaitu melalui proses akademis dan sosialisasi. Bagi orang Jepang, aspek sosialisasi pendidikan sama penting dengan aspek akademis, sebab hal itu membiasakan anak-anak menghayati nilai-nilai yang terus membina konformitas sikap dan perilaku yang menjamin stabilitas sosial.

Mengingat kyoiku mama mampu membina kehidupan keluarga yang relatif stabil, sekolah tidak perlu terlalu berkonsentrasi pada masalah pendisiplinan. Lalu, para guru punya ketenangan dan waktu cukup untuk membelajarkan pengetahuan, keterampilan, kesahajaan, pengorbanan, kerja sama, tradisi, dan lain-lain atribut dari sistem nilai Jepang.

Menurut Tony Dickensheets, sejak dini para pelajar Jepang menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan sekolah daripada pelajar-pelajar Amerika. Lama rata-rata tahun sekolah anak Jepang adalah 243 hari, sedangkan anak Amerika 178 hari. Selain menambah kira-kira dua bulan dalam setahun untuk sekolah, sebagian besar waktu libur anak- anak Jepang diisi dengan kegiatan bersama teman sekelas dan guru.

Bila pekerja/karyawan berdedikasi pada perusahaan, anak-anak berdedikasi pada sekolah. Mengingat tujuan sekolah meliputi persiapan untuk hidup bekerja, anak didik Jepang bisa disebut pekerja/karyawan yang sedang dalam proses training.

Walaupun pemerintah yang menetapkan tujuan sistem pendidikan Jepang, keberhasilannya ditentukan oleh orang-orang yang merasa terpanggil untuk menangani pendidikan. Jika bukan guru, sebagian terbesar dari mereka ini, paling sedikit di tingkat pendidikan dasar, dalah perempuan, ibu-ibu Jepang, kyoiku mama. Mereka inilah yang membentuk masa depan Jepang, melalui jasanya dalam pendidikan anak-anak.

Maka, sungguh menarik saat di tengah gempita perayaan keberhasilan gadis Jepang menjadi Miss Universe 2007 di Meksiko, ada berita ibu-ibu Jepang mencela peristiwa itu sebagai penghargaan terhadap kesekian perempuan belaka, bukan penghormatan terhadap kelembutan dan prestasi keperempuanan Jepang. Celaan itu pasti merupakan cetusan nurani kyoiku mama. Berita ini bisa dianggap kecil karena segera menghilang. Namun di tengah pekatnya kegelapan, sekecil apa pun cahaya nurani tetap bermakna besar.
------------
Download artikel ini dalam format word document [klik disini]

Sumber : Mailinglist