Sri-Edi Swasono
(Guru Besar Universitas Indonesia)
Tatkala demokrasi dalam krisis, Bung Hatta mengajak kita kembali patuh menaati Pancasila sebagai filsafat negara kita. Pada 1960, tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang diterbitkan oleh majalah Pandji Masjarakat mengegerkan perpolitikan Indonesia. Akibatnya, kebebasan Bung Hatta dipasung, dilarang memberikan kuliah di UGM dan di universitas lainnya. Dr Hamka sebagai pimpinan Majalah Pandji Masjarakat ditangkap dan dipenjarakan. Dikeluarkan pula larangan untuk membaca, menyebarkan, dan menyimpan Demokrasi Kita.
Inti dari tragedi 1960 itu adalah kecemasan Bung Hatta tentang demokrasi Indonesia yang terancam. Terjadinya krisis demokrasi atau demokrasi dalam krisis. ".... Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi daripada sejarah dunia...." Demikian ditegaskan Bung Hatta setelah menjelaskan latar belakang mengapa tindakan Bung Karno yang menyimpang jauh dari dasar-dasar konstitusi itu adalah akibat dari krisis demokrasi.
Ada terselip dalam Demokrasi Kita kata-kata Hatta: "Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan change dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan.
Ada ukuran yang objektif yang akan menentukan dalam hal ini, yaitu tercapailah atau tidak kemakmuran rakyat dengan itu, kemakmuran rakyat yang Soekarno sendiri juga menciptakan- nya dengan sepenuh-penuh fantasinya...."
Bapak Kedaulatan
Mari kita renungkan apa yang dikatakan Bung Hatta pada edisi pertama Daulat Ra'jat 20 November 1931: "...Bagi kita, ra'jat itoe jang oetama, ra'jat oemoem, jang mempoenjai kedaoelatan, kekoeasaan (souvereiniteit). Karena ra'jat itoe djantoeng hati Bangsa. Dan ra'jat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendahnja deradjat kita. Dengan ra'jat itoe kita akan naik dan dengan ra'jat itoe kita akan toeroen. Hidoep mati-nja Indonesia Merdeka semoeanja itoe tergantoeng pada semangat ra'jat. Pengan- djoer-pengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalaoe dibelakangnja ada ra'jat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan dirinja...."
Sikap dan akhlak demokrasi Bung Hatta yang sedemikian itu membuatnya mudah menerima dan mendukung Pancasila.
"Kita telah menyatakan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dasar yang tinggi-tinggi ini dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moral yang berat itu."
Pengakuan di muka Tuhan akan berpegang pada Pancasila itu tidak mudah diabaikan. Dan di situ pulalah terletak jaminan bahwa demokrasi tidak akan lenyap di Indonesia. "Jika diperhatikan benar-benar, Pancasila terdiri atas dua fundamen. Pertama, fundamen moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kedua, fundamen politik, yaitu Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial."
"Dengan meletakkan dasar moral di atas diharapkan oleh mereka yang membuat pedoman Negara ini, supaya negara dan pemerintahnya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berdasar kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Bagi Bung Hatta demokrasi dalam sistem Pancasila bukanlah demokrasi-demokrasian atau demokrasi sebagai topeng belaka. Ia adalah demokrasi yang harus diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Nepotisme Kepartaian
Betapapun Bung Hatta menyadari kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Dikatakannya, bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti "membagi rezeki". Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan.
Seorang menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan partainya. Seorang menteri perekonomian, misalnya, memberikan lisensi dengan bayaran yang tertentu untuk kas partainya. Dalam pembagian lisensi itu, pedagang orang yang separtai didahulukannya. Untuk biaya pemilihan umum, partai dijadikan tujuan dan Negara menjadi alatnya. Petualangan politik dan ekonomi, serta manusia profetir maju ke muka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka. Partai-partai politik ditungganginya untuk anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela.
Begitu hebatnya partai-partai menyalahgunakan kekuasaan, melakukan sistem klik ugal-ugalan, dan money politics untuk mengorupsi uang publik demi kepentingan partai. Sampai-sampai, kata Bung Hatta, mengabaikan kaidah besi administrasi negara, yaitu prinsip the right man in the right place. Akibatnya negara dikelola oleh kabinet koalisi dan birokrasi publik medioker hasil nepotisme kepartaian yang mengkucar-kacirkan penyelenggaraan negara.
Apa yang terjadi saat ini terulang, mirip apa yang diprihatinkan oleh Bung Hatta, sebagaimana dilukiskan dalam Demokrasi Kita, "daulat rakyat" telah diambil-oper "daulat partai", meskipun pada tahun-tahun menjelang 1960 anggota-anggota partai di DPR belum seganas ini dalam melakukan korupsi dan demoralisasi belum sedemikian nista seperti sekarang.
Namun, ajakan Bung Hatta pada 1960 untuk selekasnya kembali kepada Pancasila amatlah relevan. Pancasila merupakan "asas bersama" bagi bangsa kita yang pluralistik dan multikultural, sehingga yang berbeda-beda bisa menjadi satu karena sama- sama berada di bawah lindungan Pancasila yang merupakan platform kebersamaan atau common denominator. Lebih dari itu Pancasila adalah substansi yang harus mengisi tugas kenegaraan kita melaksanakan nation and character building bangsa yang berharga-diri dan bermartabat.
Kaidah Mulia Kita
"Demikianlah harapan kaum idealis yang merumuskan filsafat Negara dan UUD 1945 dalam saat yang bersejarah yang menentukan nasib bangsa. Satu ciptaan mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannya, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan, manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar."
Tentulah benar apa yang dikemukakan Bung Hatta, ini merupakan kaidah terlalu tinggi bagi para preman (villains) yang saat ini dengan mudahnya masuk ke dalam jajaran pimpinan negara.
Adalah kewajiban dari pemerintah saat ini tidak saja sekadar menggebu-gebu memekikkan "Bersama Kita Bisa", tetapi harus memekikkan kembali "Pancasila Dasar Negara". Mari kita menyanyikan lagi "Garuda Pancasila", "Pancasila pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo-ayo maju".
Sumber : Suara Pembaruan Daily
(Guru Besar Universitas Indonesia)
Tatkala demokrasi dalam krisis, Bung Hatta mengajak kita kembali patuh menaati Pancasila sebagai filsafat negara kita. Pada 1960, tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang diterbitkan oleh majalah Pandji Masjarakat mengegerkan perpolitikan Indonesia. Akibatnya, kebebasan Bung Hatta dipasung, dilarang memberikan kuliah di UGM dan di universitas lainnya. Dr Hamka sebagai pimpinan Majalah Pandji Masjarakat ditangkap dan dipenjarakan. Dikeluarkan pula larangan untuk membaca, menyebarkan, dan menyimpan Demokrasi Kita.Inti dari tragedi 1960 itu adalah kecemasan Bung Hatta tentang demokrasi Indonesia yang terancam. Terjadinya krisis demokrasi atau demokrasi dalam krisis. ".... Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi daripada sejarah dunia...." Demikian ditegaskan Bung Hatta setelah menjelaskan latar belakang mengapa tindakan Bung Karno yang menyimpang jauh dari dasar-dasar konstitusi itu adalah akibat dari krisis demokrasi.
Ada terselip dalam Demokrasi Kita kata-kata Hatta: "Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan change dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan.
Ada ukuran yang objektif yang akan menentukan dalam hal ini, yaitu tercapailah atau tidak kemakmuran rakyat dengan itu, kemakmuran rakyat yang Soekarno sendiri juga menciptakan- nya dengan sepenuh-penuh fantasinya...."
Bapak Kedaulatan
Mari kita renungkan apa yang dikatakan Bung Hatta pada edisi pertama Daulat Ra'jat 20 November 1931: "...Bagi kita, ra'jat itoe jang oetama, ra'jat oemoem, jang mempoenjai kedaoelatan, kekoeasaan (souvereiniteit). Karena ra'jat itoe djantoeng hati Bangsa. Dan ra'jat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendahnja deradjat kita. Dengan ra'jat itoe kita akan naik dan dengan ra'jat itoe kita akan toeroen. Hidoep mati-nja Indonesia Merdeka semoeanja itoe tergantoeng pada semangat ra'jat. Pengan- djoer-pengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalaoe dibelakangnja ada ra'jat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan dirinja...."
Sikap dan akhlak demokrasi Bung Hatta yang sedemikian itu membuatnya mudah menerima dan mendukung Pancasila.
"Kita telah menyatakan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi Negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dasar yang tinggi-tinggi ini dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moral yang berat itu."
Pengakuan di muka Tuhan akan berpegang pada Pancasila itu tidak mudah diabaikan. Dan di situ pulalah terletak jaminan bahwa demokrasi tidak akan lenyap di Indonesia. "Jika diperhatikan benar-benar, Pancasila terdiri atas dua fundamen. Pertama, fundamen moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kedua, fundamen politik, yaitu Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial."
"Dengan meletakkan dasar moral di atas diharapkan oleh mereka yang membuat pedoman Negara ini, supaya negara dan pemerintahnya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berdasar kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Bagi Bung Hatta demokrasi dalam sistem Pancasila bukanlah demokrasi-demokrasian atau demokrasi sebagai topeng belaka. Ia adalah demokrasi yang harus diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Nepotisme Kepartaian
Betapapun Bung Hatta menyadari kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Dikatakannya, bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti "membagi rezeki". Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan.
Seorang menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan partainya. Seorang menteri perekonomian, misalnya, memberikan lisensi dengan bayaran yang tertentu untuk kas partainya. Dalam pembagian lisensi itu, pedagang orang yang separtai didahulukannya. Untuk biaya pemilihan umum, partai dijadikan tujuan dan Negara menjadi alatnya. Petualangan politik dan ekonomi, serta manusia profetir maju ke muka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka. Partai-partai politik ditungganginya untuk anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela.
Begitu hebatnya partai-partai menyalahgunakan kekuasaan, melakukan sistem klik ugal-ugalan, dan money politics untuk mengorupsi uang publik demi kepentingan partai. Sampai-sampai, kata Bung Hatta, mengabaikan kaidah besi administrasi negara, yaitu prinsip the right man in the right place. Akibatnya negara dikelola oleh kabinet koalisi dan birokrasi publik medioker hasil nepotisme kepartaian yang mengkucar-kacirkan penyelenggaraan negara.
Apa yang terjadi saat ini terulang, mirip apa yang diprihatinkan oleh Bung Hatta, sebagaimana dilukiskan dalam Demokrasi Kita, "daulat rakyat" telah diambil-oper "daulat partai", meskipun pada tahun-tahun menjelang 1960 anggota-anggota partai di DPR belum seganas ini dalam melakukan korupsi dan demoralisasi belum sedemikian nista seperti sekarang.
Namun, ajakan Bung Hatta pada 1960 untuk selekasnya kembali kepada Pancasila amatlah relevan. Pancasila merupakan "asas bersama" bagi bangsa kita yang pluralistik dan multikultural, sehingga yang berbeda-beda bisa menjadi satu karena sama- sama berada di bawah lindungan Pancasila yang merupakan platform kebersamaan atau common denominator. Lebih dari itu Pancasila adalah substansi yang harus mengisi tugas kenegaraan kita melaksanakan nation and character building bangsa yang berharga-diri dan bermartabat.
Kaidah Mulia Kita
"Demikianlah harapan kaum idealis yang merumuskan filsafat Negara dan UUD 1945 dalam saat yang bersejarah yang menentukan nasib bangsa. Satu ciptaan mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannya, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh jalan yang baik sangat diperlukan, manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar."
Tentulah benar apa yang dikemukakan Bung Hatta, ini merupakan kaidah terlalu tinggi bagi para preman (villains) yang saat ini dengan mudahnya masuk ke dalam jajaran pimpinan negara.
Adalah kewajiban dari pemerintah saat ini tidak saja sekadar menggebu-gebu memekikkan "Bersama Kita Bisa", tetapi harus memekikkan kembali "Pancasila Dasar Negara". Mari kita menyanyikan lagi "Garuda Pancasila", "Pancasila pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo-ayo maju".
Sumber : Suara Pembaruan Daily
Tidak ada komentar:
Posting Komentar