Kenaikan Gaji dan Beban Bangsa

Oleh : Saifur Rohman

Kenaikan gaji presiden sampai bupati telah digulirkan pada APBN 2010. Sudah lima tahun gaji presiden dan para menteri tidak naik. Perihal angka persentase penaikan menteri yang hampir empat kali lipat, menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, hal itu ”menyesuaikan dengan kondisi perekonomian”.

Sebetulnya perihal sesuai atau tidak tentu bukan sekadar mengacu pada kemampuan ekonomi. Sebagai kaki tangan negara yang sebagian besar dihidupi oleh pajak yang dipungut dari jerih payah rakyat, dan oleh karena cita-cita pendirian negara adalah keadilan sosial bagi keseluruhan, maka soal kepantasan ini berhadapan dengan nilai sosial. Seberapa pantaskah gaji presiden dan para pembantunya dinaikkan? Legitimasi apakah yang memungkinkan publik bisa menerima kenaikan itu sebagai sebuah kewajaran?

Cerpen : SAUDARA SERUMPUN

Oleh : Heru Susetyo

I hate Indon!
Malingsia!
I hate Indon!
Malingsia!

Begitu tukar sapa Agung dan Rashid apabila berpapasan di kampus Thammasat University, Phra Chan, Bangkok. Agung adalah mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa pemerintah Thailand untuk studi Master bidang Thai Studies. Sedang Rashid penerima beasiswa yang sama, namun ia berasal dari Johor, Malaysia. Agung dan Rashid ibarat kembar tidak identik. Ibarat Thompson dan Thomson dalam komik Tintin. Hidup di Bangkok, dimana sangat sedikit menemukan manusia berbahasa Melayu membuat mereka cepat akrab. Selalu pergi berdua ke mana-mana. Apabila mereka berbeda jenis kelamin, mungkin sudah terjadi cinta lokasi.

Fakta Sejarah Dan Analisa Kepentingan Di Balik Kisruh Hubungan Indonesia-Malaysia

Oleh : Anwarsyah

Hubungan Indonesia dengan Malaysia akhir-akhir ini tampak semakin memanas. Intervensi wilayah sekitar perbatasan laut oleh Angkatan Laut Diraja Malaysia, kekalahan Indonesia atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, penganiayaan sejumlah TKI oleh beberapa oknum warga Malaysia, klaim obyek seni dan budaya Indonesia oleh pihak Malaysia dalam rangka promosi wisata kunjungan ke sana, dan yang terakhir adalah pelecehan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh pihak yang tidak dikenal, adalah sederetan fakta-fakta yang menunjukkan ada upaya terencana dan sistematis untuk memperburuk hubungan kedua negara.

Ulah Malaysia dan Ketidakpedulian Kita

Oleh Dr Oman Fathurrahman
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Lagi-lagi kita tersentak! Malaysia mengusik rasa kepemilikan kita atas berbagai khazanah budaya yang sudah kita warisi secara turun-temurun. Kali ini,tari pendet Bali yang menjadi pemicunya.

Malaysia diyakini telah mengutil tarian itu dalam iklan Visit Malaysia Year 2009. Meski sudah ada permintaan maaf dari production house yang membuat iklan Enigmatic Malaysia itu, kita, kawan-kawan di Bali khususnya, telanjur sakit hati. Tak urung Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, yang notabene orang Bali,meradang dibuatnya. Budayawan Mohammad Sobari bahkan menyerukan diambilnya protes keras dan aksi diplomatik nyata oleh Pemerintah RI!

Usut Tuntas Penjualan Pulau Indonesia

JAKARTA-- Munculnya berita penjualan tiga pulau di kawasan Mentawai, Sumatara Barat mengejutkan semua pihak. Atas kondisi tersebut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak agar kasusnya segera diusut tuntas.

Menurut Sekjen KIARA, M Riza Damanik, penjualan pulau-pulau ini mengisyaratkan gagalnya negara menjaga kedaulatan bangsa dan merupakan tindakan yang tak bisa dibenarkan dengan dalih apapun. Sejak Deklarasi Djuanda 1957 telah diingatkan pentingnya negara menjaga kedaulatan dan keselamatan anak bangsanya. Semestinya negara memaksimalkan upaya ini, bukan malah menjualnya.

Pelajaran Dari Klaim Tari Pendet oleh Malaysia : Kita Butuh Langkah Nyata

Oleh : Lucky Setiawan

Malaysia kembali mengklaim kekayaan budaya Indonesia. Untuk tarian saja, ini adalah kasus yang keempat, setelah "Tari Piring" dari Sumatera Barat, "Tari Reog Ponorogo" dari Jawa Timur dan "Tari Kuda Lumping" yang juga dari Jawa Timur. "Tari Pendet" dari Bali diklaim dengan dijadikan iklan pariwisata Malaysia.

Namun amat disayangkan ditengah situasi ini sejumlah aparat pemerintah saling menyalahkan atau sibuk membela diri, tetapi tidak ada yang melakukan langkah nyata.

Malaysia Remehkan Indonesia

Wawancara dengan Prof. Dr. ABDUL HADI MW *)

KASUS model asal Indonesia Manohara Odelia Pinot dan Raja Kelantan Tengku Muhammad Fakhry serta konflik Ambalat memanaskan lagi hubungan diplomatik dan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Sejak sama-sama berdiri tahun 40-an, hubungan bilateral selalu pasang surut. Ada kalanya panas, ada kalanya mesra. Untuk mengetahui kenapa pasang-surut itu terjadi, berikut wawancara dengan Prof Dr Abdul Hadi MW, pengajar Universitas Paramadina yang tahun 1991-1997 menjadi penulis tamu dan pengajar di Universiti Sains Malaysia.

Hubungan Malaysia-Indonesia memanas lagi sampai-sampai Wapres Jusuf Kalla menyatakan kita siap berperang. Menurut pandangan Anda, apa sebab relasi Indonesia-Malaysia begitu rapuh?

POLITIK CALO ANGKOT

Oleh Medrial Alamsyah

Tentu anda pernah menyaksikan angkot ngetem di simpang jalan. Sang sopir berhenti di ujung jalan sambil berharap ada penumpang yang akan nongol dari jalan tersebut. Biasanya pada saat itu berlaku sistem monopoli. Angkot yang lain, ketika melihat ada angkot sudah ngetem di situ tak akan berhenti, dia akan terus melaju. Mungkin karena takut, toleransi sebagai kawan, atau dia berpikir berhenti di situ tidak menguntungkan.

Namun, kendati monopoli, tetap saja biasanya ada calo yang muncul. Sang calo akan berteriak-teriak menyebut terminal tujuan sang angkot. "Cililitan..cililitan..cililitan.." untuk menyebut sebuah contoh, angkot jurusan Cililitan. Dan, tentu saja sang calo bukan sedang beramal soleh, melainkan sedang "menanam jasa" (kendai tidak diminta) kepada sopir angkot, agar setelah angkot dinaiki beberapa penumpang sang sopir akan memberi uang rokok sekedarnya.

Jalan Neoliberal Pak Bud

Oleh: Revrisond Baswir,
(Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta)

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

"Behind the Scene" Tingkah Laku Para Presiden Indonesia

Suatu ketika, pada era pemerintahan Gus Dur, Laksamana Sukardi (Menteri Negera Badan Urusan Negara) ikut serta dalam kunjungan kenegaraan ke Eropa dan Asia. Jadwal Presiden sangat ketat sehingga membuatnya teler. Para anggota rombongan pun kelelahan luar biasa.

Di Seoul, Gus Dur menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Korea. Kedua pemimpin negara duduk berdampingan. Perdana Menteri Korea berbicara kalimat demi kalimat yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Rupanya, karena sangat lelah dan tidak menarik mendengarkan terjemahan, Gus Dur tertidur.

Demokrasi Haram? Golput Wajib? Dari Mana Ide Ini?

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Pada hari minggu kemarin, saya bertemu dengan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal dan Wakil Ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia.

Pada kesempatan itu, saya penasaran untuk bertanya tentang demokrasi dan anjuran golput karena sudah berkali-kali ada orang yang berkomentar di blog saya atau kirim email yang menyatakan bahwa demokrasi itu haram hukumnya dan ummat Islam diwajibkan golput. Saya minta pendapat Dr. Ali Mustafa karena saya ingin memahami perkara ini lebih dalam.

Berkiblat ke Barat, Koran Kompas Sebut Iran Tidak Demokratis

Teriakan rakyat Iran yang menyuarakan "kemerdekaan, kebebasan, dan impian terbentuknya Republik Islam" ketika revolusi bergejolak-30 tahun yang lalu-hingga kini masih terngiang-ngiang di telinga. Namun, teriakan yang menyuarakan ambisi, impian, dan harapan akan adanya kebebasan dan suasana demokratis di Iran masih juga belum terwujud. Demikian Situs Koran Kompas mengawali laporan tendensius mengenai perjalanan revolusi Islam Iran yang memasuki dekade keempat, Selasa, tanggal 10 Februari 2009.

Dua hari lalu, Koran Kompas memberikan catatan negatif mengenai pemilihan umum di Iran. Pada hari selanjutnya, koran tersebut masih mengulangi laporan salah kaprahnya. Kali ini, Koran Kompas melaporkan bahwa harapan bangsa Iran di awal revolusi Iran hingga kini belum terwujud. Dalam Cakrawala Indoensia sebelumnya, kami menjelaskan sedemikian rupa mengenai praktik demokrasi dan pemilihan umum Iran di empat tingkat. Jika menengok kembali sejarah Revolusi Islam Iran, kita akan menyaksikan bahwa Imam Khomeini ra semenjak awal sudah menerapkan sistem demokrasi dan meyakini suara rakyat sebagai pondasi sistem pemerintahan. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini langsung menyerahkan keputusan selanjutnya kepada rakyat Iran melalui referendum. Hasilnya menunjukkan bahwa 98,2 persen memilih Republik Islam Iran sebagai sistem pemerintahan.

Krisis Kemanusiaan Israel

Oleh : Emha Ainun Nadjib,
Budayawan

Kalau mungkin, kapan-kapan berkunjunglah ke Kantor Perdana Menteri Israel dan mintalah diizinkan memasuki ruangan khusus yang berisi segala data tentang Indonesia.

Segala sisi data dan fakta tentang NKRI, pemetaan kekayaan alamnya, kekuatan-kelemahan politik dan militernya, pemetaan sosial budayanya, daftar tokoh-tokoh segala bidang, update peristiwaperistiwa apa pun yang diperbarui dalam ukuran minggu. Secara intelijen maupun secara ilmu pengetahuan, jangan dulu tidak percaya bahwa Israel lebih mengetahui Indonesia dibanding Indonesia mengetahui dirinya sendiri.

SIAPKAH PRESIDEN ?!,

Oleh : Tito Sulistio

SIAPKAH PRESIDEN?!, Mempresentasikan secara terbuka kepada rakyat, arah pembangunan Negara, serta strategi apa yang dipakai untuk mencapai itu.

Republik, saat ini tidak punya suatu strategi jangka panjang yang disosialisasikan dengan baik kepada rakyatnya. Rakyat tidak punya arah harus berusaha apa, sekolah seperti apa yang sejalan dengan arah pembangunan Negara. Republik ini tidak punya, entah yang dulu namanya GBHN (Garis Besar Haluan Negara), atau apapun namanya, yang dapat menjadi acuan strategis bagi rakyat untuk menilai keberhasilan pemimpinnya. Presiden memang mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah 2005- 2025, yang hebatnya baru di sahkan oleh parlemen di tahun 2007. Jadi tidak jelas bagaimana caranya Negara ini dijalankan dalam dua tahun tersebut.

“Sistem Presidensiil Murni”?

Oleh : A.B.Kusuma *)

Andi Malarangeng, Juru Bicara Presiden, di “diskusi publik” yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Juni 2008, menyatakan bahwa presiden Yudhoyono akan melaksanakan sistem presidensiil yang “murni” secara konsekuen. Demikian pula Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, menulis artikel dengan judul “Mengokohkan Sistem Presidensial”. Dia menyatakan bahwa kita memerlukan sistem presidensial yang kokoh dan “Amerika Serikat adalah representasi sistem presidensial murni” (sic) (Kompas,26/11/2008). Ucapan dan tulisan kedua tokoh itu memprihatinkan karena pemakaian kata “murni” itu menunjukkan bahwa mereka menganggap “sistem presidensiil” Amerika Serikat paling unggul dan layak kita tiru.

My Dear Olive Tree

Director: Director: Osama Qashoo

Osama QashooThe Olive branch is universally recognized as a symbol of peace. But, that hasn't stopped it from being victim of Israeli aggression.In the West Bank and Gaza, the Israeli Army has uprooted nearly half a million trees - some of them dating back to Roman times.What's not in doubt is the personal tragedy this leaves in its wake. Palestinian land owner Sharif Khalid travels over three days to get to the Witness studio to explain to Rageh Omaar why he chooses to sleep in his shed."MY DEAR OLIVE TREE" is a personal and passionate film by a young Palestinian Director.



Sumber : http://sabbah.blip.tv/file/1567835/