POLITIK CALO ANGKOT

Oleh Medrial Alamsyah

Tentu anda pernah menyaksikan angkot ngetem di simpang jalan. Sang sopir berhenti di ujung jalan sambil berharap ada penumpang yang akan nongol dari jalan tersebut. Biasanya pada saat itu berlaku sistem monopoli. Angkot yang lain, ketika melihat ada angkot sudah ngetem di situ tak akan berhenti, dia akan terus melaju. Mungkin karena takut, toleransi sebagai kawan, atau dia berpikir berhenti di situ tidak menguntungkan.

Namun, kendati monopoli, tetap saja biasanya ada calo yang muncul. Sang calo akan berteriak-teriak menyebut terminal tujuan sang angkot. "Cililitan..cililitan..cililitan.." untuk menyebut sebuah contoh, angkot jurusan Cililitan. Dan, tentu saja sang calo bukan sedang beramal soleh, melainkan sedang "menanam jasa" (kendai tidak diminta) kepada sopir angkot, agar setelah angkot dinaiki beberapa penumpang sang sopir akan memberi uang rokok sekedarnya.



Padahal, tanpa kehadiran sang calo, karena penumpang tidak punya pilihan lain, biasanya mereka akan segera naik ke angkot tersebut. Seringkali penumpang malah merasa terganggu oleh ulah sang calo yang cenderung nyinyir. Kalaupun ada manfaat calo bagi si supir angkot adalah "mengamankan" agar angkot lain tidak ikutan berhenti, sehingga kondisi monopolistik tetap terjaga.

Ternyata, soal calo menyalo seperti diceritakan di atas bukan monopoli stake holder angkot. Jika kita perhatikan dengan seksama juga menjadi perilaku pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Pemerintah di negara manapun cenderung mengerjakan pekerjaan secara monopolistik. Kondisi monopolistik itu bisa sebagai konsekwensi ideologi negara seperti di negara-negara sosialis komunis dimana negara mengerjakan semua cabang produksi secara monopoli. Bisa juga karena sebagai akibat nature of business atau karena situasi dan kondisi tertentu, kendati negara itu penganut liberalisme. Dalam suatu negara ada saja kegiatan-kegiatan produksi yang sangat diperlukan oleh masyarakat namun tidak menguntungkan secara bisnis, sehingga negara turun tangan melaksanakan kegiatan itu. Atau seperti dialami banyak negara liberal saat ini (Amerika umpamanya), yang terpaksa mengambil alih perusahaan swasta karena kalau tidak diselamatkan oleh negara perusahaan itu bisa membahayakan ekonomi negara secara keseluruhan.

Di Indonesia, yang ideologi negaranya tidak jelas, negara ikut berbisnis melalui BUMN, walaupun -- sesungguhnya -- bisnis itu sudah bisa dikerjakan oleh swasta. Akibatnya, BUMN sering konkalingkong dengan birokrasi melaksanakan kegiatan yang bisa dikerjakan oleh swasta. Para pelaku usaha lain sering bersikap seperti angkot lain yang lewat, melihat ada angkot sudah ngetem di ujung sebuah jalan, kendati dia mau ikut bersaing ngetem, memilih tidak ikutan karena BUMN itu bisa banting harga seenaknya sehingga bisnis menjadi tidak sehat. Atau ada aparat pemerintah yang punya kuasa, seperti calo angkot tadi, memelototi pihak-pihak lain yang mau ikut bersaing berebut tender. dari pada buang waktu dan sumberdaya, toh akhirnya kalah juga, lebih baik menyingkir dari situ mencari bisnis lain.

Praktek percaloan model calo angkot juga terjadi dalam sistem politik yang dikatakan demokratis. Jika kita cermati, banyak pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas pemerintah tidaklah efektif. Maksud saya, kendati suatu pekerjaan menjadi tugas pemerintah, karena tidak ada swasta yang akan mau bertanggungjawab atas pekerjaan itu, namun -- sejatinya -- dikerjakan atau tidak oleh pemerintah sama saja. Apapaun yang dikerjakan oleh pemerintah tidak ada dampaknya. Kalaupun hasil -- atau lebih tepatnya kondisi akhirnya -- sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah, sesungguhnya bukan karena pemerintah. Bisa jadi itu akibat perilaku masyarakat yang terjadi begitu saja karena merespon lingkungan sesuai insting mereka; dan kebetulan tanpa dikomando menuju pada titik yang sama. Boleh jadi hasil buruk dan baik itu hanya akibat kejadian-kejadian di luar negeri yang sudah pasti tidak di bawah kendali pemerintah.

Salah satu contoh adalah apa yang disebut oleh ekonom dengan inflation targeting. Setiap pemerintah berusaha menargetkan angka inflasi tertentu, kemudian mereka melakukan berbagai tindakan yang disebutnya untuk menjaga inflasi pada angka tertentu. Kenyataannya angka inflasi itu bergerak naik dan turun tanpa bisa dikendalikan. Kata Stiglitz, inflasi yang terjadi adalah hasil impor, demikian juga sebaliknya. Sebut saja inflasi yang terjadi akibat harga minyak dunia yang melambung tinggi beberapa waktu lalu. Ketika harga minyak bergerak turun seiring dengan meredanya ketegangan di Timur Tengah dan pergantian musim yang memicu kenaikan harga, harga-harga dalam negeri pun bergerak turun.

Pemerintah yang terkena dampak imported inflation itu serta merta minta pengertian rakyatnya bahwa inflasi itu adalah akibat faktor eksternal. Tetapi lucunya mereka sering mengklaim sebagai keberhasilan pemerintahan mereka ketika inflasi turun, kendati mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Contoh lain adalah inflasi rendah yang terjadi di Indonesia saat ini, sesungguhnya sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang masih menahan belanja sehingga permintaan menurun dan otomatis harga-harga ikut turun. itulah sebabnya Stiglitz mengingatkan kita agar berhenti komplain pada pemerintah saat inflasi naik dan sebaliknya berhenti memuji saat inflasi turun.

Akan tetapi masyarakat kebanyakan (awam) -- dan bahkan akademisi -- tidak (mau) mengerti mekanisme itu. Mereka tetap saja memaki saat harga naik dan memuji-muji pemerintah saat harga (inflasi) turun. Perilaku demikian tampaknya menjadi insentif berkembangnya apa yang saya sebut sebagai politik calo angkot. Apalagi pada saat masa-masa pemilu ini, incumbent biasanya bernafsu mengummbar klaim keberhasilan mereka, yang sesungguhnya bukan hasil kerja mereka.

Ambil saja contoh betapa incumbent bernafsu memasang iklan keberhasilan mereka saat menurunkan harga BBM. Padahal, BBM turun itu hanya konsekwensi logis saja dari harga minyak mentah dunia yang turun. Pemerintah memang punya alternatif untuk tidak menurunkan harga semata-mata karena kekuasaannya. Sama seperti calo angkot yang bisa mengancam supir angkot yang ngetem untuk melarang penumpang naik angkotnya, kalau sang sopir angkot menolak memberi uang jasa.

Contoh lain adalah klaim pemerintah atas keberhasilan kita dalam swasembada beras. Swasembada beras adalah keberhasilan petani, bukan pemerintah. Kalau dihitung biaya produksi beras yang dikeluarkan oleh seluruh petani di Indonesia adalah sebesar Rp 120 T, bandingkan dengan subsidi pemerintah yang hanya hampir Rp 8 T dalam bentuk subsidi pupuk dll. itupun pupuknya sering tidak ada di pasar sehingga harganya meroket melampaui harga normal. Bagaimana mungkin kita membenarkan klaim pemerintah dengan kontribusi anggaran hanya 7% dan dengan efektivitas sangat rendah pula.

Banyak klaim-klaim kerberhasilan yang sesuangguhnya hanya kebetulan belaka dan oleh karenanya tidak akan mampu mereka jelaskan mekanisme kerja bagaimana hasil yang mereka klaim itu dicapai. Walaupun sudah dikritik tetap saja mereka mengklaim karena klaim seperti itu efektif mengantarkan mereka ke kkekuasaan.

Kita yang mengerti kemudian hanya bisa kecewa, dan kekecewaan kita akan semakin menumpuk ketika kita tahu pelaku politik calo angkot itu dilakukan oleh orang bersekolah tinggi. Tak jarang sebagian dari pelaku utamanya adalah PhD lulusan sekolah mentereng di luar negri sana. Ternyata, walaupun sekolahnya tinggi dan menghabiskan devisa negara, tetap saja mereka hanya mampu meniru calo angkot. Hmmm

Sumber : Millist Anggota ICMI