SIAPKAH PRESIDEN ?!,

Oleh : Tito Sulistio

SIAPKAH PRESIDEN?!, Mempresentasikan secara terbuka kepada rakyat, arah pembangunan Negara, serta strategi apa yang dipakai untuk mencapai itu.

Republik, saat ini tidak punya suatu strategi jangka panjang yang disosialisasikan dengan baik kepada rakyatnya. Rakyat tidak punya arah harus berusaha apa, sekolah seperti apa yang sejalan dengan arah pembangunan Negara. Republik ini tidak punya, entah yang dulu namanya GBHN (Garis Besar Haluan Negara), atau apapun namanya, yang dapat menjadi acuan strategis bagi rakyat untuk menilai keberhasilan pemimpinnya. Presiden memang mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah 2005- 2025, yang hebatnya baru di sahkan oleh parlemen di tahun 2007. Jadi tidak jelas bagaimana caranya Negara ini dijalankan dalam dua tahun tersebut.



Masih terngiang, bagaimana di tahun 1990-an, Lee Kuan Yew, perdana menteri Singapura saat itu, dengan baju putih tangan pendeknya, mempresentasikan secara terbuka arah pembangunan Singapura 25 tahun ke depan, serta strategi dan taktik yang direncanakan untuk mencapai itu, sebagai negara tanpa sumber daya alam, Singapura secara taktis me-manage negaranya seperti mengoperasikan suatu perseroan. Finlandia secara cerdik merubah arah industrinya yang berbasis sumber daya hutan ke teknologi, menjadikan Finland negara berbasis teknologi dan menyimpan kekayaan alamnya untuk masa depan.

Costarica (dikenal sebagai negara Pisang). 1996 secara strategis berjuang mempengaruhi Intell untuk membangun pusat industrinya di sana. Tahun 1997 Microsoft mengikuti jejak Intell, menjadikan Costarica suatu negara yang berbasis cluster teknologi informasi. Bukan hanya teknologi tapi pendidikan pun maju pesat dinegara itu. Semua strategi negara diatas disosialisasikan secara terbuka dan terencana ke rakyatnya.

Presiden baru saja menetapkan 7 prioritas agenda ekonomi 2009, yang sayangnya sangat tidak unik dan tidak mencerminkan 'competitive advantage" Indonesia. Dipihak lain terasa bahwa taktis yang diterapkan tidak sesuai dengan aplikasi di lapangan. Misal saja jika ingin meningkatkan jumlah lapangan kerja, maka hal logis yang patut dipikirkan adalah menarik investasi terefektif yang dapat menciptakan lapangan kerja terbanyak. "Rule of a thumb"-nya, diperlukan investasi sekitar US$ 500.000 untuk menciptakan satu lapangan kerja di bidang infrastruktur, sekitar US$ 300.000 di industri manufaktur, tapi hanya US$ 10.000 di bidang turisme. Pertanyaan mendasar karenanya, industri apa yang harus menjadi ujung tombak arah pembangunan Negara.

Jika ditelisik ke belakang kondisi saat ini berawal dari 'Orde Baru Phenophobia', di mana segala unsur-unsur yang berkaitan dengan Orde Baru dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menyeleksi aspek-aspek yang masih bermanfaat. Tradisi yang kurang bagus dalam pergantian kekuasaan masih terjadi diantaranya dengan penghilangan atribut, slogan bahkan tata cara pemerintahan dan Kebijakan Pemerintah sebelumnya oleh Pemerintah yang berkuasa. Termasuk Kebijakan adanya GBHN yang sebelumnya menjadi panduan Pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Negara

Sungguh miris melihat situasi saat ini. Di mana Pimpinan Departemen berkreasi bak seorang pelukis yang menyapukan cat sekenanya ke dalam kanvas tanpa mempunyai bayangan sketsa apa yang sebenarnya akan digambar. Kebijakan ditelurkan apabila ada masalah yang muncul tanpa upaya mendisain kebijakan yang berdimensi jangka panjang. Indonesia saat ini terjebak dalam kondisi Tanpa Strategi!

Dampak terbesar dari kondisi yang ada adalah Pemerintah tidak mampu memanfaatkan iklim yang kondusif baik dalam aspek Politik maupun Ekonomi demi kesejahteraan rakyat yang secara filosofis adalah tujuan inti dibentuknya Pemerintahan. Tanpa panduan yang jelas, terarah dan terukur Kebijakan tidak menghasilkan sinergi yang optimal.

Republik ini sudah waktunya secara fokus menentukan obyektif pembangunan secara lebih strategis dan mudah dimengerti serta mensosialisasikannya secara terbuka ke masyarakat.

Sungguh ironis dan ajaib, Indonesia hingga saat ini masih mampu berjalan dan eksis tanpa memiliki strategi pembangunan sosial politik yang jelas. Kondisi yang harus di koreksi bersama karena semua masih dan akan terus mencintai Bumi Pertiwi.

Sumber : Millist Anggota ICMI