Demokrasi "BUL GOMBAL GAMBUL"

Menurut Joseph Stiglitz (Mantan Penasehat Ekonomi Presiden Clinton, Mantan Senior Vice Presiden World Bank, penerima Noble Prize 2002 Bid. Ekonomi) Barat setelah mengglobalkan nilai dan sistim ekonominya, dunia selama 3 dekade mengalami Krisek (Krisis Ekonomi) sebanyak 100 X, artinya hampir tiap tahun terjadi Krisek. Indonesia salah satu korban Krisek yang sampai saat ini masih belum "sadar" benar, masih koma. Barat yang gagal inipun masih mengglobalkan nilai dan sistim politiknya yang lazim kita sebut dengan Demokrasi.

Justru "orang dalam" sendiri yang mengkritik tentang kegagalan sistim ini, dan Indonesia telah mengalami Krisek yg belum sembuh benar, masih terus menganut, sadar atau tidak, dipaksakan atau secara suka-rela, bahkan dengan suatu kebanggaan, lagi-lagi menganut, memeluk sistim politik yang diglobalkan oleh Barat.

Apakah betul adanya sistim politik ini membawa perbaikan bagi dibanyak negara di luar barat...? Apakah barat hanya mengganggap dirinya "western uber alles, extra western nulla salus " ? atau memang sikap dunia timur yang imferior complex sehingga mengambil "bunga dan sekaligus juga duri-nya "..? Kali ini saya mengajak kita semua, utamanya para teman-teman pengurus Parpol utk merenung, berpikir, tentang apa peran kita, apakah peran kita di Partai atau partai kita sebuah pilihan yang merupakan solusi atau menambah keruwetan semata...?

Dibanyak negara sudah kita lihat biasanya demokrasi hanya menyebabkan konflik horisontal, instability (kasus terakhir adalah Kenya) dan assasinasi (kasus terakhir Benazir Bhutto). Indonesia saya kira tidak jauh dari pengalaman di banyak negara berkembang lainnya. Khusus untuk Indonesia marilah kita berhitung secara cermat, kita renungi secara mendalam.

Renungan itu begini; Selama 5 tahun Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan akbar Pemilu 1 x 3 putaran utk memilih Aleg dan Paket Presiden-Wapress. Selama 5 tahun Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada untuk pemilihan Gubernur sebanyak 33 Propinsi, selama lima tahun Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada untuk Bupati dan Walikota sebanayak kurang lebih 330 x (1 propinsi saya hitung rata 10 Kabupaten, ada terdiri dari 20 Kabupaten dan Kotif, ada yg terdiri dari 4 Kabupaten saja, kalau data ini salah tolong dikoreksi). Pertanyaannya sekarang, berapa APBN-APBD dan pendapatan asli daerah yang tersedot untuk "hura-hura" demokrasi ini...? Sudah sebegitu makmur Indonesia sehingga harus menempuh cara hura-hura demokrasi ini...? Apakah ini memang tugas konsitusional kita, yakni menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada...? Sayangnya Pemerintah selalu mengatakan amanat UUD 45 mengenai alokasi APBN 20% untuk pendidikan saja belum tercapai, lalu apakah hura-hura demokrasi ini lebih penting dari pendidikan rakyatnya...? Apakah tidak lebih baik jika dana Pemilu itu kita alihkan untuk; pemenuhan target anggaran Pendidikan 20%, memperbaiki infrastruktur kita yang hancur-hancuran, menstimulasi sektor riil agar tertanggulangi masalah pengangguran yang dari waktu ke waktu terus bertambah...? Teman-teman pengurus partai silahkan berpikir, merenung dalam-dalam, apakah anda semua bagian juga dari keruwetan ini, baik disadari atau tidak...!

Utamanya yang Partai Islam dan teman-teman semua yang beragama Islam; Bila kita shalat, Shalat Tahajud ditengah keheningan malam, anda shalat dengan bacaan yang bagus, suratnya panjang-panjang, berdo'a dengan berlinang air mata, bahkan mungkin kaki bengkak-bengkak seperti Rasullah, Haji tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun setiap ada kesempatan melakukan ibadah Umrah, tapi anda biar orang sekeliling anda lapar, bodoh, bagaimana status amalan seperti itu...? Insya Allah amalan diatas MARDUD (Tertolak). Kalau amalan seperti itu saja tertolak, bagaimana dengan Pemilu dan Pilkada, ditengah rakyat yang mengalami busung lapar, gizi buruk (bahkan dikhawatirkan anak-anak kita akan mengalami "lost generation"), makan sekuul aking, dan kesusahan hidup yang makin lama makin menghimpit dan amat berat...!

Hanya orang yang tanpa moral saja, hura-hura demokrasi dalam kedaan rakyat seperti itu.

Mungkin Indonesia lagi benar-benar sial, pemilu yang sebegitu besar pendanaannya (bocor ah...! itu sudah biasa) tidak serta merta menghasilkan pejabat negara yang baik. Hampir saja kita tidak bisa membedakan Yahya Zaini dengan bintang film porno. Ucapan RI 2 "tidak ubahnya statement seorang MUCIKARI-GERMO". Wanita disekitar daerah puncak kawin kontrak dengan pria asing, kemudian dapat uang, membangun rumah, anak-anak mereka dari perkawinan kontrak tersebut main sinetron, karena cantik dan ganteng-ganteng. Ada Bupati pilihan rakyat di suatu kabupaten di Jateng yg menjual sumber mata air kepada perusahaan air minum yang sejak dulu kala digunakan oleh masyarakat setempat.

Ini hasil demokrasi...? Ini-kah hasil perubahan dari rezim otoriter ke "demo-crazy" ini...?

Karenanya agar teman-teman saya tidak terseret lebih jauh lagi, dan ikut berdosa, tentunya akan sangat bijaksana, bila anda semua mendeklarasikan pembubaran partai anda dan melayangkan surat pembubarannya ke DPP masing-masing di Jakarta. Kepada pihak KBRI-KJRI jangan pernah terbetik sedikitpun untuk menyelenggarakan Pemilu di LN dgn membentuk PPLN.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, kalau tidak sadar juga, jangan salahkan orang seperti Pak Harto yg menyederhanakan sistim kepartaian dulu dibawah "moncong meriam" dan "jung bayonet", untuk menghentikan kekonyolan ini.

Indonesia-Indonesia, kau bukan hanya banjir air hujan, kau bukan hanya banjir air sungai yang meluap karena hutanmu pada gundul, tapi kaupun banjir "partai", banjir "nabi", banjir "pikiran nyeleneh dan destruktif" dengan stock koruptor yg tidak perlu diimport pun sudah surplus, mereka siap menenggelamkanmu ke dasar samudra kehancuran yang paling dalam, Aku khawatir sekali Nasibmu Indonesiaku, aku khawatir sekali, aku berharap aku tidak menyaksikan kehancuranmu, aku berharap ketika kau tenggelam ke dasar samudra kehancuran itu, semoga Allah Tuhan YME telah memanggil aku, aku tak kuasa melihat mu seperti itu, karena aku mencintaimu...! Aku yang lemah ini yang tak mampu menggerakkan moncong meriam, tak mampu menggunakan ujung bayonet untuk menghentikan semua kekonyolan ini...! (he he he..., teman-teman puitis ga' tuh...! ha ha ha)

Penulis : Unknown
Sumber : Millist Anggota ICMI

Example : "Demo-Crazy" Pasca Pilkada :
Upacara Pelantikan Fawzi Bowo - Priyanto Diwarnai Aksi Demontasi



Aksi unjuk rasa mewarnai prosesi pelantikan Fauzi Bowo dan Prijanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih 18, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Oktober 2007.

Saat acara pelantikan, sekitar pukul 16.30, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Lingkar Studi Mahasiswa (LISUMA) Jakarta mendatangi gedung DPRD untuk menyatakan sikapnya dan meminta pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menandatangani kontrak politik. Kehadiran mereka dihadang aparat yang melakukan penjagaan ketat dengan menutup jalan.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta yang baru harus berani melakukan perubahan besar dalam menyelesaikan permasalahan Jakarta yang selama ini tak kunjung selesai seperti kemiskinan, pengangguran, banjir dan transportasi. Pengunjuk rasa juga menuntut, agar anggaran pendidikan sebesar 21 % direalisasikan dan menggratiskan sekolah dari mulai sekolah dasar hingga SLTA.

"Walaupun ada kebijakan sekolah gratis, jumlah anak putus sekolah akibat pungutan liar yang dilakukan oknum pihak sekolah masih marak." kata salah satu pengunjuk rasa.

Sementara itu delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengeluarkan pernyataan sikap yang mendesak ditundanya upacara pelantikan Fauzi Bowo-Priyanto menyusul pengakuan mantan Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta Agung Imam Sumanto mengenai sumbangan fiktif PDIP sebagai salah satu partai pendukung pasangan tersebut.

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Seven Stategic Studies (SSS), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) UI, Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS), Gerakan Jakarta Merdeka (GJM), dan Gerakan Masyarakat untuk Pembangunan Jakarta (Bang Jak) tersebut mendesak KPU DKI Jakarta untuk melakukan audit investigatif terhadap dana kampanye PILKADA dan mempublikasikan seluruh hasil audit pasangan calon secara rinci dan lengkap demi terpenuhinya asas transparansi dan akuntabilitas publik.

"Jika pengakuan tersebut benar adanya, bukan saja dapat menggugurkan pasangan pemenang pilkada, tetapi juga telah menodai hakikat demokrasi," ujar Jojo Rohi, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia (You Tube)