GEJOLAK FINANSIAL Tangan Tuhan, Krisis Keuangan AS, dan Kita

Oleh: Muslimin Anwar

Jumat, 26 September 2008

Boleh jadi, sepertinya Tuhan tengah menegur Amerika Serikat (AS) dengan krisis keuangan saat ini. Bagaimana mungkin,bank investasi papan atas sekelas Lehman Brothers luluh lantak dalam sekejap setelah 158 tahun kokoh berdiri.

Kita pun seakan tak percaya Morgan Stanley dan Goldman Sachs kini harus turun kelas menjadi sekadar bank komersial belaka, untuk bisa bertahan hidup. Kita pun terperangah ketika menyadari Federal Reserves terpaksa menyuntikkan 85 miliar dolar AS ke tubuh bongsor AIG, agar tidak mati lemas seketika.

Mungkin inilah cara Tuhan berlaku adil, sekadar mengobati luka hati mereka yang kehilangan harta bendanya di New Orleans, anak-anak yatim di Irak, para piatu di Afghanistan, dan orang-orang yang kehilangan rumahnya di Palestina, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan George W Bush. Tak kurang dari Barack Obama menuding Bush-lah yang bertanggung jawab atas demikian berantakannya situasi dunia dan prahara yang terjadi di AS.

Di sisi lain, ada pula yang berujar, mungkin ini pulalah cara Tuhan menyampaikan salam perpisahan kepada George W Bush, di akhir masa pemerintahannya yang tinggal berbilang bulan. Kalau di awal pemerintahannya ia bertekad memburu seorang (Saddam) Hussein, maka menjelang akhir pemerintahannya ia balik dikejar-kejar oleh seorang Hussein lainnya, yang tak lain adalah Barack Husein Obama.

Namun terlepas dari itu semua, perlukah kita lantas turut bergembira atas krisis keuangan yang merontokkan bursa saham Wall Street itu? Patutkah kita bersorak sambil meneriakan "Rasain kau Amerika!".

Rasanya, hal tersebut tak akan menambah baik suasana. Lebih bijak bestari apabila hati dan pikiran kita bersama dengan rakyat jelata di berbagai belahan dunia yang segera bertambah berat beban hidupnya, terancam kehilangan rumah dan pekerjaannya, akibat ketamakan segelintir manusia di Wall Street sana.

Lebih arif dan manusiawi apabila kita berempati dan turut mengurangi dampak gempa besar dengan episentrum di AS itu. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Ada banyak cara untuk segera meminimalisasi dampak buruk gempa keuangan ini bagi rakyat kebanyakan.

Pertama, sebagai bangsa, tentunya kita menginginkan kejujuran dan kesungguhan pemerintah untuk meyakinkan kita bahwa situasi ekonomi kita dalam keadaan aman. Kita menginginkan pemerintah secara transparan dan akuntabel memberikan informasi yang menyejukkan, bukan sekadar dongeng pengantar tidur sebagaimana yang terjadi sebelum krisis moneter 1997/98. Ketika itu Presiden Soeharto dengan tegas menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, sehingga tak akan terkena imbas dari krisis mata uang yang ketika itu tengah melanda Thailand.
Kita sama-sama mahfum kalau riak dari tsunami keuangan di AS itu sudah sampai di Bumi Pertiwi. Hal ini ditunjukkan oleh merosotnya indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana banyak investor melepas portofolionya dan pada akhirnya turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Saatnya pemerintah dan BI secara intensif menenangkan dan meyakinkan pasar dengan membumikan apa yang telah mereka susun sebagai sistem stabilitas keuangan itu. Sebagaimana diketahui, saat ini telah dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, telah pula dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS tentang Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Badan Krisis

Mungkin ada baiknya pula dipikirkan untuk membentuk badan jebolan FSSK ini yang memiliki kekuatan hukum untuk menganani krisis keuangan, dimulai saat ini untuk berjaga-jaga, sebelum dampak krisis keuangan AS dirasakan lebih besar lagi di Indonesia.

Tampaknya badan pelaksana SSK atau crisis centre ini mendesak dibentuk, karena tak ada yang pernah menduga kasus sub-prime mortgage yang terkuak tengah tahun 2007 itu menyebabkan tsunami semacam ini. Demikian pula, tak ada yang tahu apabila dampak yang baru dirasakan beberapa perusahaan di Indonesia seperti Manulife dan mungkin AIG Life juga akan dirasakan lebih dahsyat lagi oleh perusahaan lainnya yang saat ini tengah tiarap, menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tentunya tak ingin kasus serupa Lehman Brothers menimpa perusahaan di Indonesia, padahal indikasi itu sudah ada sejak tahun lalu.

Ketiga, melongok ke gedung Kongres di AS sana yang tengah mempertontonkan kebingungan dan kegamangan untuk memutuskan bail-out senilai 700 miliar dolar AS, sudahkah saatnya DPR kita berembuk segera membuat opsi-opsi keputusan apabila riak-riak tsunami di Indonesia saat ini menjadi banjir bandang.

Salah satu yang perlu segera dilakukan parlemen adalah menyiapkan seperangkat UU yang mengatur krisis tersebut (UU Krisis) ataupun UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang RUU-nya sampai saat ini belum juga disahkan.

RUU JPSK itu sebenarnya telah mengatur langkah dan kebijakan yang perlu dan dapat ditempuh oleh pemerintah dan BI bila krisis melanda, berikut dengan aturan mengenai hubungan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing instansi keuangan terkait. Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci, yakni meliputi pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, lender of the last resort, skim asuransi simpanan yang memadai, dan mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.

Dengan diberlakukannya RUU ini maka dihadapkan biaya ekonomi dan sosial dapat diminimalisasikan, karena krisis dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya.

Dengan begitu, tak ada lagi kericuhan pascakrisis, saling tuding antarlembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang membuat pembangunan yang seharusnya dilaksanakan, menjadi tersendat permasalahan semacam BLBI tempo lalu.

Keempat, diperlukan kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas di bisnis keuangan ini. Para pengusaha, konglomerat, dan kaum profesional diharapkan mengedepankan good corporate governance dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

*) Muslimin Anwar Phd, Doktor Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Brunel University, London

Sumber : Suara Karya Online